Anitadesifitriana's Blog

18 April 2010

sejarah RFID

Di tahun 1946, Léon Theremin menemukan alat mata-mata untuk pemerintah Uni Soviet yang dapat memancarkan kembali gelombang radio dengan informasi suara. Gelombang suara menggetarkan sebuah diafrakma (diaphragm) yang merubah sedikit bentuk resonator, yang kemudian memodulasi frekuensi radio yang terpantul. Walaupun alat ini adalah sebuah alat pendengar mata-mata yang pasif dan bukan sebuah kartu/label identitas, alat ini diakui sebagai benda pertama dan salah satu nenek-moyang teknologi RFID. Beberapa publikasi menyatakan bahwa teknologi yang digunakan RFID telah ada semenjak awal era 1920-an, sementara beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa sistem RFID baru muncul sekitar akhir era 1960-an.

Sebuah teknologi yang lebih mirip, IFF Transponder, ditemukan oleh Inggris di tahun 1939, dan secara rutin digunakan oleh tentara sekutu di Perang Dunia II untuk mengidentifikasikan pesawat tempur kawan atau lawan. Transponder semacam itu masih digunakan oleh pihak militer dan maskapai penerbangan hingga hari ini.

Karya awal lainnya yang mengeksplorasi RFID adalah karya tulis ilmiah penting Harry Stockman pada tahun 1948 yang berjudul Communication by Means of Reflected Power (Komunikasi Menggunakan Tenaga Pantulan) yang terbit di IRE, halaman 1196–1204, Oktober 1948. Stockman memperkirakan bahwa “…riset dan pengembangan yang lebih serius harus dilakukan sebelum problem-problem mendasar di dalam komunikasi tenaga pantulan dapat dipecahkan, dan sebelum aplikasi-aplikasi (dari teknologi ini) dieksplorasi lebih jauh.”

Paten Amerika Serikat nomor 3,713,148 atas nama Mario Cardullo di tahun 1973 adalah nenek moyang pertama dari RFID modern; sebuah transponder radio pasif dengan memori ingatan. Alat pantulan tenaga pasif pertama didemonstrasikan di tahun 1971 kepada Perusahaan Pelabuhan New York (New York Port Authority) dan pengguna potensial lainnya. Alat ini terdiri dari sebuah transponder dengan memori 16 bit untuk digunakan sebagai alat pembayaran bea.

Pada dasarnya, paten Cardullo meliputi penggunaan frekuensi radio, suara dan cahaya sebagai media transmisi. Rencana bisnis pertama yang diajukan kepada para investor di tahun 1969 menampilkan penggunaan teknologi ini di bidang transportasi (identifikasi kendaraan otomotif, sistem pembayaran tol otomatis, plat nomor elektronik, manifest [daftar barang] elektronik, pendata rute kendaraan, pengawas kelaikan kendaraan), bidang perbankan (buku cek elektronik, kartu kredit elektronik), bidang keamanan (tanda pengenal pegawai, pintu gerbang otomatis, pengawas akses) dan bidang kesehatan (identifikasi dan sejarah medis pasien).

Demonstrasi label RFID dengan teknologi tenaga pantulan, baik yang pasif maupun yang aktif, dilakukan di Laboratorium Sains Los Alamos di tahun 1973. Alat ini diperasikan pada gelombang 915 MHz dan menggunakan label yang berkapasitas 12 bit.

Paten pertama yang menggunakan kata RFID diberikan kepada Charles Walton di tahun 1983 (Paten Amerika Serikat nomor 4,384,288).

Pemanfaatan teknologi RFID ini telah digunakan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dalam melayankan informasi yang berbasis integrasi-interkoneksi untuk seluruh pemustaka yang ada, dimana dukungan teknologi RFID tersebut terlihat dengan sudah diterapkannya layanan mandiri dengan menggunakan MPS ( Multi Purpose Station) dan fasilitas Bookdrop.

sumber : pustakasiana.com

23 Maret 2010

Sejarah Bibliografi

Filed under: ilmu perpustakaan — anitadesifitriana @ 11:06 am
Tags: , ,

Istilah bibliografi baru muncul pada abad ke-17, dan sebelum itu ada beberapa istilah yang digunakan seperti refertarium, bibliotheca, inventarium, index dan catalogus. Misalnya pada tahun 1564 ada istilah meskatalog pada di Frankurt dan tahun 1594 di Leipzig. Istilah bibliografi pertama kali dimunculkan pada tahun 1633 oleh Gabriel Naude dalam karyanya Bibliographia Politica yang diterbitkan di Paris. Istilah itu juga digunakan oleh Johan Heinrich Boecler dalam karyanya yang berjudul “Bibliographia Politico-Philogica” yang diterbitkan di  Germanopili, tahun 1667. disamping itu ada pula meskatalog pada tahun 1564 di Frankurt dan tahun 1594 di Leipzig.

Pada tahun 1645 Conrad Gesner mulai menyusun bibliotheca universalis (bibliografi universal). Pada saat itu beliau berhasil mengumpulkan dan mendata sebanyak 12 ribu judul buku yang terdiri buku-buku dalam bahasa Yunani, Latin dan Ibrani. Karena usahanya tersebut maka Conrad Gesner digelari sebagai Bapak Bibliografi Modern. Selain bibligrafi universal , pada dekade berikutnya yakni pada tahun 1738 Carolus Linaeus sudah berusaha menyusun suatu bibliografi subjek dengan judul Bibliographia Botanica. Bahkan pada waktu itu mulai dirintis penyusunan bibliografi nasional.

Adapun media yang pertama kali mengulas masalah bibiliografi secara komprehensif adalah Encyclopedi Americana edisi 1 tahun 1829, dan ini merupakan ensiklopedi yang pertama kali menyajikan informasi/artikel lengkap entang bibliografi. Berikutnya pada tahun 1895 Paul Otlet dan Henry Lafontine mulai mempelopori penyusunan bibliografi universal dengan mendirikan suatu badan yang bernama Institute Internatuinale de Bibliographie di Brussel, namun upaya ini tidak dapat berjalan dengan mulus, terutama karena adanya kendala bahasa dan perbedaan cara penulisan deskripsi bibliografi. (ingat, pada saat itu belum adastandarisasi penulisan deskripsi bibliografi)

Hingga pada paruh abad ke 20 tepanya paa tahun 1940an sampai 1950an karena adanya perang Dunia II keguatan penyusunan bibliografi masih tersendat-sendat. Mulai pada tahun 1950an itulah penelitian bibliografi mulai digalakkan. Pada rahun tersebut Verner W. Clapp bekerja sama dengan UNESCO, mengadakan enelitian tentang upaya-upaya peningkatan dan pemulihan kegiatan penyusunan bibliografi. Laporan hasil penelitian Clapp tersebut diberi judul Bibliographic Service: Their Present State and The Possibilities of Improvement.

Pada tahun yang sama UNESCO mengadakan International (UNESCO) Conference on the Improvement of Bibliographic Services, berlangsung di Paris. Hasil jonferensi ini dimuat dalam “Unesco Journal of Information Science, Librarianship and Archives Administration”, serta dalam “Bibliographic Services Throughout the World” (1950-1959)

Pada perkembangan perkembangan selanjutnya penyusunan bibliografi terus mengalami peningkatan kini kita dapat melihat berbagai jenis bibliografi telah banyak diterbitkan baik dalam format tercetak (printed), dalam format CD-ROM, bahkan dalam bentuk online database yang dapat kita akses setiap saat dan dari manapun kita berada.

sumber : bassamfahmy.yolasite.com/…/sejarah-singkat-dan-tujuan-bibliografi

Kegunaan dan Tujuan Bibliografi

Filed under: ilmu perpustakaan — anitadesifitriana @ 10:36 am
Tags: , ,

Secara tidak langsung bibliografi berguna untuk mempromosikan pendayagunaan buku dan bahan pustaka lainya atau mempromosikan aplikasi bermanfaat dari imu pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu tak dapat berkembang tanpa bibliografi karena biliografi mendaftar kumulasi pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Ilmu bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba melainkan beranjak dari basic sebelumnya.

Adapun tujuan bibliografi adalah untuk membantu pemakai dalam menentukan lokasi keberadaan sebuah bahan pustaka atau mengenali sebuah buku atau bahan pustaka lainya yang dibutuhkan. Bagi seorang peneliti, bibliografi memungkinkan dia mengetahui apa saja yang telah ditulis mengenai subjek tertentu serta memungkinkanya tetap memperoleh informasi mutakhir dalam bidangnya. Bidang bibliografi menghindarkan duplikasi penelitian.

Tujuan lain bibliografi adalah sebagai sarana pemilihan buku, identifikasi dan verifikasi rincian bibliografis sebuah buku, serta lokasi bahan pustaka dalam kaitanya dengan tempat terbit, lokasi di perpustakaan atau tempat memesan. Untuk mempermudah penggunaan bibliografi biasanya dibuatlah/disusun indeks pengarang, subjek, tempatm dsb.

sumber : bassamfahmy.yolasite.com/…/sejarah-singkat-dan-tujuanbibliografi

22 Maret 2010

Perpustakaan dan Filologi

Berbicara tentang perpustakaan, maka dapat dihubungkan dengan pelestarian kebudayaan. Pernyataan tersebut berhubungan dengan peran serta fungsi perpustakaan terhadap kebudayaan. Dari awal hadirnya perpustakaan pun telah memelihara (sebagai tempat untuk mengumpulkan) hasil catatan niaga masyarakat di masa lalu.

Lantas adakah kajian ilmu perpustakaan yang berkaitan dengan kebudayaan?. Tentu saja ada, salah satunya para calon pustakawan juga diajarkan tentang filologi yang memiliki objek kajian naskah-naskah kuno (manuskrip). Filologi berasal dari bahasa Yunani philein, “cinta” dan logos, “ilmu, perbincangan”.

Sebuah teks yang termuat dalam sebuah naskah manuskrip, terutama yang berasal dari masa lampau seringkali sulit untuk dipahami, tidak karena bahasanya yang sulit, tetapi karena naskah manuskrip disalin berulang-ulang. Sehingga naskah-naskah banyak yang memuat kesalahan-kesalahan.

Tugas seorang filolog, ialah meneliti naskah-naskah ini, membuat laporan tentang keadaan naskah-naskah ini dan menyunting teks yang ada di dalamnya.

Tetapi apa tugas pustakawan, menyelamatkan naskah-naskah tersebut dari bahaya yang dapat melandanya. Misalnya saja, naskahnya rusak termakan rayap karena usianya yang tua. Namun, ada satu hal yang perlu diperbaiki dari mutu perpustakaan di Indonesia, yaitu perbaiki sistem filling (penyimpanan) untuk naskah-naskah kuno. Agar kebudayaan Indonesia yang kaya ini, dapat selalu dibaca, dilihat bahkan dipelajari oleh generasi selanjutnya.

23 Februari 2010

Perbedaan Konsep Dokumentasi dan Kearsipan

Konsep merupakan pengertian yang merujuk pada sesuatu hal, masalah, benda, butir (item). Konsep merupakan satu kesatuan dengan manusia, karena berpikir merupakan kodrat manusia. Maka tidaklah salah bila seorang filsuf Perancis bernama Descartes berkata,” I think, therefore I am” artinya saya berpikir, karena itu saya ada.
A. Konsep dokumentasi
Konsep dokumentasi merupakan ramuan dasar pembentukan Ilmu Dokumentasi (selanjutnya disebut dokumentasi), sehingga konsep dokumentasi dapat dipahami melalui definisi dokumentasi.
a. Definisi dokumentasi di Eropa
Istilah dokumentasi sudah dikenal abad 16 di Inggris. Hal itu terbukti dengan adanya berbagai tulisan yang menyebutkan istilah documentation atau dokumentasi dalam Bahasa Indonesia.
Menurut Institut International Bibliografi (1895), yang dipelopori oleh Henri la Fontaine dan Paul Otlet, dokumentasi ialah pengawasan dan pencatatan terhadap semua buku yang terbit dari semua negara sepanjang masa. Sehingga dapat pula dikatakan dokumentasi adalah pengawasan terhadap bibliografi di mana saja dan sepanjang masa.
Dokumentasi menurut literatur dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Dokumentasi terbatas pada bidang kepustakawanan
Kepustakawanan adalah penerapan Ilmu Perpustakaan terhadap kegiatan perpustakaan seperti pengadaan dokumen, pengolahan, penyebaran serta perluasan jasa perpustakaan. Perpustakaan ialah gedung tempat menyimpan dokumen tercetak dan tidak tercetak, diatur menurut sistem tertentu untuk digunakan pemustaka.
Jadi, bila definisi dokumentasi terbatas pada bidang kepustakawanan, maka dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:
a. Definisi supraposisi
Definisi supraposisi disebut pula definisi menyeluruh atau posisi atas. Definisi berdasarkan supraposisi menganggap bahwa dokumentasi termasuk dalam perpustakaan, namun maknanya lebih luas daripada perpustakaan. Dokumentasi memiliki makna yaitu segala materi yang memuat informasi. Bila digambarkan secara sederhana maka terlihat sebagai berikut:

Tokoh dokumentasi yang menganut paham ini adalah Paul Otlet (seorang pengacara Belgia yang ikut serta mendirikan organisasi dokumentasi bernama Federation International Documentation) dan Jesse Shera (pernah menjabat Dekan Sekolah Perpustakaan Case Western Reserve University di Cleveland, Ohio, AS). Otlet mengatakan bahwa dokumentasi ialah pengumpulan, penyusunan, dan penyaluran setiap jenis dokumen dalam setiap bidang kegiatan manusia. Sedangkan menurut Shera, dokumentasi merupakan organisasi bibliografi, yaitu penyaluran bahan grafis, untuk semua tingkat pemakaian sedemikian rupa agar dapat memanfaatkan semaksimal mungkin aktifitas social pengalaman manusia terekam.
b. Definisi paralel
Definisi paralel disebut juga definisi juxtaposisi artinya dokumentasi dan perpustakaan menduduki tempat yang sejajar atau paralel. Yang termasuk kelompok ini antara lain ilmuwan Pietsch dan Fill, Komisi Dokumentasi Ikatan Pustakawan Belanda.
Pietsch mengatakan pustakawan mengolah sedangkan dokumentalis mengeksploitasi koleksi. Fill mengatakan perpustakaan berkaitan dengan administrasi dokumen sedangkan dokumentasi berkaitan dengan eksploitasi dokumen. Pendapat lain juga tidak terlalu jauh dari pendapat di atas; umumnya mereka menggunakan pendekatan khusus terhadap dokumen. Misalnya, pengolahan buku adalah tugas perpustakaan sedangkan pengolahan artikel majalah merupakan tugas dokumentasi. Ada pula yang mengatakan dokumen ilmu-ilmu sosial serta kemanusiaan merupakan wewenang perpustakaan sedangkan dokumen ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi wewenang dokumentasi.

c. Definisi infraposisi

Definisi infraposisi seringkali disebut definisi subordinasi, maka peranan dokumentasi di sini lebih kecil dan posisinya berada di bawah perpustakaan. Yang termasuk kelompok ini adalah Kunze dan Bjorkbom. Kunze berpendapat dokumentasi merupakan perluasan dari fungsi kepustakawanan. Sedangkan Bjorkbom mengatakan dokumentasi bukanlah sesuatu yang baru. Dia menolak penggunaan istilah dokumentasi dan sebagai gantinya ia menggunakan istilah lain, seperti jasa literatur, jasa perpustakaan, tinjauan literatur, jasa abstrak (intisari karangan), dan pemencaran informasi. Bjorkbom memberi definisi dokumentasi sebagai pekerjaan informasi perpustakaan dan bibliografi yang disesuaikan dengan situasi pada perpustakaan khusus.

2. Dokumentasi tidak terbatas pada bidang kepustakawanan
Yang termasuk kelompok ini antara lain ialah Picard dan Scotecci. Keduanya berpendapat dokumentasi merupakan pengumpulan atau kumpulan dokumen dalam subyek tertentu. Pengertian dokumentasi di Amerika selama Perang Dunia II yaitu metode khusus proyek reproduksi serta proses temu kembali informasi.
a. Definisi dokumentasi di Indonesia
Belanda pernah menjajah Indonesia hingga tahun 1942. Penjajahan itu berpengaruh pada berbagai bidang, termasuk pula bidang dokumentasi. Pengaruh ini tampak yaitu adanya definisi dokumentasi umumnya yang dianut Indonesia adalah aliran palalel.
Salah satunya menurut putakawan Gusti Endeng, dokumentasi dalam arti luas atau umum terdapat pada perpustakaan dan arsip, sedangkan dokumentasi dalam arti sempit merupakan pekerjaan yang dilakukan terbatas pada bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan dan arsip saja.
b. Dokumentasi dan perpustakaan menurut fungsinya

Walaupun terdapat perbedaan pada hakikatnya perbedaan pada dokumentasi dan perpustakaan terletak pada fungsinya.
c. Disiplin yang berkaitan dengan dokumentasi
Dokumentasi sebagai sebuah kegiatan yang mengarah pada pengembangan sebuah disiplin ilmu tidak dapat lepas dari disiplin ilmu lain. Pemanfaatan dokumentasi dapat dilihat pada DDC dan UDC .

B. Konsep Arsip
Arsip berasal dari kata archeion (bahasa Yunani) dan archivum (bahasa Latin) artinya kantor pemerintah dan kertas yang disimpan di kantor tersebut, yang semula diterapkan pada records atau rekaman pemerintah (arsip).
Konsep arsip sudah dikenal ribuan tahun lalu, semula arsip menjadi satu dengan perpustakaan. Pemisahan antara arsip dengan perpustakaan terjadi sekitar abad 12 ketika muncul negara kota yang mulai aktif dalam kegiatan perdagangan.
Pengertian arsip yang ada di Amerika Utara atau negara Anglo Saxon berbeda dengan pengertian arsip yang digunakan di Indonesia. Di Amerika Utara dibedakan konsep record artinya informasi terekam dengan tidak memandang bentuknya instansi atau perorangan dalam kegiatannya yang berkaitan dengan administrasi, bisnis atau perundang-undangan. Record ini bila telah diserahkan ke badan arsip menjadi archive. Untuk Indonesia pengertian record sama dengan arsip dinamis sedangkan pengertian archives menurut konteks Amerika Utara adalah arsip statis. Gabungan arsip dinamis dan arsip statis dikenal dengan istilah arsip.
Fungsi dan Tugas Arsip
Fungsi arsip ialah:
1. Membantu pengambilan keputusan.
2. Menunjang perencanaan.
3. Mendukung pengawasan.
4. Sebagai alat pembuktian.
5. Memori perusahaan, melestarikan ingatan lembaga/instansi.
6. Efesiensi instansi/lembaga.
7. Menyediakan informasi produk.
8. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
9. Sebagai rujukan historis.
10. Menyediakan informasi personalia, keuangan, dan sejenisnya.
11. Memelihara aktivitas hubungan masyarakat.
12. Arsip juga digunakan untuk kepentingan politik.
13. Untuk pendidikan.
14. Untuk menyelamatkan diri baik secara fisik maupun rohani.
15. Untuk menelusur silsilah.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip diartikan sebagai dokumen tertulis yang mempunyai nilai historis, disimpan, dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. (KBBI/Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa. Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
Pengertian Arsip lainnya menurut Buku Himpunan UU & Peraturan Kearsipan RI ialah :
a. Naskah-naskah yang diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun dalam keadaan berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan atau perorangan, dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun dalam keadaan berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.(Himpunan UU & Peraturan Kearsipan RI/Drs. A. W. Widjaja. Jakarta : Rajawali Press, 1990)
Berdasarkan dua pengertian diatas, Drs. Zulkifli Amsyah, MLS. mengatakan bahwa arsip yang disebutkan diatas dibedakan menurut fungsinya, yaitu arsip dinamis dan arsip statis.
Arsip dinamis ialah semua arsip yang masih berada di berbagai kantor, baik kantor pemerintah, swasta, atau organisasi kemasyarakatan, karena masih digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan administrasi lainnya. Arsip dinamis dalam bahasa inggris disebut record.
Sedangkan arsip statis adalah arsip yang disimpan di Arsip Nasional (ARNAS) yang berasal dari arsip (dinamis) dari berbagai kantor. Arsip statis dalam bahasa inggris disebut archieve.

Daftar Pustaka
Sulistyo-Basuki, Prof., DR. 2001. Dasar-Dasar Dokumentasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
Sulistyo-Basuki, Prof., DR.1996. Pengantar Kearsipan. Jakarta: Universitas Terbuka.
Fahmy, Bassam. 2009. Pengantar Kearsipan dan Dokumentasi. Diunduh dari http://arsipdandok.blogspot.com/2009/07/pengantar-kearsipan-dan-dokume-ntasi.html.

15 Februari 2010

UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007

Filed under: perpustakaan — anitadesifitriana @ 1:50 pm
Tags: , ,

….
B. Pembahasan
a. Sekilas mengenai UU No. 43 Tahun 2007
Undang-undang No. 43 Tahun 2007 membahas tentang perpustakaan terdiri dari 15 bab dan 54 pasal. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2007 oleh Presiden RI yaitu Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Bapak Andi Mattalata.
Secara garis besar UU No. 43 Tahun 2007 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1)Bab I tentang ketentuan umum, terdiri atas pasal 1 berisi 1 ayat, 16 butir, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 masing-masing berisi 1 ayat, 1 butir.
2)Bab II tentang hak, kewajiban dan kewenangan, terdiri atas 3 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 5 terdapat 3 ayat, ayat 1 berisi 4 butir, bagian kedua yaitu pasal 6 terdapat 2 ayat, ayat 1 berisi 6 butir, pasal 7 terdapat 2 ayat, ayat 1 berisi 9 butir, pasal 8 terdapat 1 ayat berisi 6 butir, bagian ketiga yaitu pasal 9, dan pasal 10 masing-masing terdapat 1 ayat berisi 3 butir.
3)Bab III tentang standar nasional perpustakaan, terdiri atas pasal 11 berisi 3 ayat, ayat 1 berisi 6 butir.
4)Bab IV tentang koleksi perpustakaan, terdiri atas pasal 12 terdapat 5 ayat, dan pasal 13 berisi 2 ayat.
5)Bab V tentang layanan perpustakaan, terdiri atas pasal 14 terdapat 7 ayat.
6)Bab VI tentang pembentukan, penyelenggaraan, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, terdiri atas 3 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 15 terdapat 3 ayat, ayat 3 berisi 5 butir, bagian kedua yaitu pasal 16, 1 ayat 8 butir dan pasal 17 berisi 1 ayat 1 butir, bagian ketiga yaitu pasal 18, 1 ayat 1 butir dan pasal 19 berisi 3 ayat.
7)Bab VII tentang jenis-jenis perpustakaan, diatur pada pasal 20 terdiri dari 5 butir, sehingga terdapat 5 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 21 terdapat 3 ayat, ayat 2 berisi 4 butir dan ayat 3 berisi 4 butir, bagian kedua yaitu pasal 22 berisi 5 ayat, bagian ketiga yaitu pasal 23 berisi 6 ayat, bagian keempat yaitu pasal 24 berisi 4 ayat, bagian kelima yaitu pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 masing-masing terdapat 1 ayat dan 1 butir.
8)Bab VIII tentang tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi, terdiri atas 3 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 29 terdapat 5 ayat, pasal 30 berisi 1 ayat, pasal 31, dan pasal 32 masing-masing terdiri dari 1 ayat berisi 3 butir, bagian kedua yaitu pasal 33 terdapat 3 ayat, bagian ketiga yaitu pasal 34 berisi 4 ayat, pasal 35 berisi 1 ayat dengan 4 butir, pasal 36, dan pasal 37 masing-masing terdapat 2 ayat.
9)Bab IX tentang sarana dan prasarana, terdapat pada pasal 38 berisi 2 ayat.
10)Bab X tentang pendanaan, terdiri atas pasal 39 berisi 2 ayat, pasal 40 berisi 2 ayat, ayat 2 terdapat 7 butir, dan pasal 41 berisi 1 ayat.
11)Bab XI tentang kerjasama dan peran serta masyarakat, terdiri atas 2 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 42 terdapat 3 ayat, bagian kedua yaitu pasal 43 terdapat 1 ayat.
12)Bab XII tentang dewan perpustakaan, terdiri atas pasal 44 berisi 6 ayat, ayat 4 berisi 10 butir dan ayat 6 berisi 3 butir, pasal 45 terdapat 2 ayat, pasal 46, dan pasal 47 masing-masing terdiri dari 1 ayat.
13)Bab XIII tentang pembudayaan kegemaran membaca, terdiri atas pasal 48 berisi 4 ayat, pasal 49 dan pasal 50 berisi 1 ayat, dan pasal 51 terdiri dari 7 ayat.
14)Bab XIV tentang ketentuan sanksi, terdiri atas pasal 52 berisi 2 ayat.
15)Bab XV tentang ketentuan penutup, terdiri atas pasal 53 dan pasal 54 masing-masing berisi 1 ayat.
Terlihat bahwa UU Perpustakaan mengatur cukup lengkap berbagai hal yang menyangkut pengembangan perpustakaan, posisi pustakawan dan keterlibatan masyarakat serta tanggungjawab pemerintah dalam proses mencerdaskan kehidupan berbangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hanya memang sangat disayangkan bahwa UU Perpustakaan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya belum ada. Namun  demikian Wiranto (2009) dalam tulisannya menyebutkan bahwa Tim Kerja Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perpustakaan sudah terbentuk dan menyerahkan RPP kepada Mendiknas. Sehingga saat ini RPP menunggu pengesahan dari Presiden Republik  Indonesia untuk dapat segera dibuatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.(http://arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/ UUPerpustakaan_Pustakawan.pdf: 2-3)

b. Tujuan
Tujuan dibentuknya UU Perpustakaan seiring dengan tujuan pemberdayaan perpustakaan itu sendiri, yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Karena bangsa yang cerdas masyarakatnya bisa berkompetisi di era globalisasi dalam kemandirian. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat & mengurangi kemiskinan dan terwujudnya Pembangunan Nasional. (http://dl2.cs.ui.ac.id/v3/wp-content/uploads/2008/12/icadl_deputi1.ppt)

c. Tanggapan masyarakat
Berikut ini beberapa tanggapan maupun pendapat masyarakat tentang hadirnya Undang-Undang No. 43 Tentang Perpustakaan:
1)   Penyataan Made Mangku Pastika (Gubernur Bali) sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, “perpustakaan harus segera melakukan perubahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan harus selalu berusaha memberikan informasi mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan akurat serta sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pengelola Perpustakaan harus mampu mendayagunakan koleksi bahan pustaka yang dimiliki semaksimal mungkin dan meningkatkan citra layanan perpustakaan untuk bisa mengimbangi keinginan masyarakat memperoleh informasi di perpustakaan.” (http://library-teguh.blogspot. com, 24 Juli 2009)
2)   Menurut Sri Sumarni, dengan disahkannya UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, semakin terbuka jalan yang lapang untuk profesi pustakawan. Saatnya pustakawan berpikiran secara visioner, tetapi tetap berpijak di dunia nyata. Tahun 2008 ini sebagai masa peralihan antara generasi tua dan generasi muda di lingkungan pustakawan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ada harapan yang besar bahwa generasi muda pustakawan akan mampu merubah dunia kepustakawanan di Indonesia. Semoga.( http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/pusta/srumani1.pdf, 2008: 8 )
3)   Menurut Arif Surachman, S.IP., UU Perpustakaan merupakan UU yang memberikan dasar hukum dan harapan perubahan bagi kondisi perpustakaan dan pustakawan di Indonesia. (http://arifs.staff.ugm.ac.id/
mypaper/UUPerpustakaan_Pustakawan.pdf: 1-2). Keberadaan UU Perpustakaan secara langsung dan tidak langsung akan memberikan suatu perkembangan dan perbaikan bagi kondisi perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia. (http://arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/UU-Perpustakaan_Pustakawan.pdf: 5)
4)     Menurut Tri Hardiningtyas, melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 31-32, pustawakan diberi hak dan kewajiban yang harus ditaati. Mari kita berhenti mengeluh dengan tunjangan yang kecil, koleksi yang sedikit, sarana prasarana kurang memadai, dan sebagainya. Syukuri dan nikmati dulu apa yang ada. Marilah kita tunjukkan prestasi kerja kita terlebih dahulu. Besarnya tunjangan dan tugas-tugas dengan angka kreditnya telah mengalami tahap-tahap penyempurnaan hingga sampai saat ini. Selain itu, aktifkan peran kita di mana pun kapan pun dengan luwes beradaptasi dengan perubahan. (http://perpusUPT%20Perpustakaan%20UNS.htm)
5)     “Terkait dengan Undang Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Undang-undang yang ada saat ini masih terlalu umum, belum mengatur hal-hal teknis seperti pengelolaan perpustakaan, dan hal-hal teknis lainnya. Kita menuntut adanya regulasi teknis dari setiap ayat yang tercantum dalam undang-undang tersebut,” kata Wien Muldian, aktivis literasi yang mewakili Forum Indonesia Membaca. (http://rumahdunia.net/wmview.php?ArtCat=1/Komunitas_Literasi_Desak_Pemerintah_Perhatikan_Literasi_Lokal.htm)
6)     Menurut Mujib, dalam undang-undang tersebut juga diatur hubungan antara perpustakaan nasional dan perpustakaan di seluruh Indonesia. “Sekarang perpustakaan sudah menjadi lembaga yang dikukuhkan ke dalam undang-undang, ” kata Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, H Mujib Rohmat usai pengesahan UU Perpustakaan di Gedung DPR. (http://kangbudhi.wordpress.com/2007/10/04/dpr-sahkan-undang-undang-perpustakaan/)
7)     Menurut BAPUSDA Jawa Barat, lahirnya UU No. 43 tentang Perpustakaan memberikan harapan baru untuk semakin mengoptimalkan fungsi dan peranan perpustakaan bagi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat serta mewujudkan kesinergian untuk kepentingan seluruh komponen dan stakeholder perpustakaan. (http://www.bapusda.com/)
……

Daftar Pustaka
Wiranto, FA. 2009. UU Perpustakaan Memasuki Tahun Kedua: Menunggu Terbitnya Peraturan Pemerintah.  Genta Pustaka,  Vol. III Nomor 14, Januari-Juni 2009. Semarang: Unika Soegijapranata.
Republik Indonesia. 2007.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Diambil dari http://www.files.pnri.go.id/homepage_folders/activities/high-light/ruu_perpustakaan/pdf/UU_43_2007_PERPUSTAKAAN.pdf tanggal 30 Desember 2009.
Tawwaf, Muhammad. 2008.  Lahirnya UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007. Payung Hukum Bagi Perpustakaan, Pustakawan dan Pemustaka. Diambil dari http://www.uinsuska.info/perpustakaan/attachments/025_UU%20PER-PUS%20(Drs.%20Muhammad%20Tawwaf,%20M.Si.pdf tanggal 30 Desember 2009.
Surachman, Arif. 2009. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan. Diambil dari http://arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/ UUPerpustakaan_Pustakawan.pdf tanggal 2 Januari 2010.
Rumani, Sri. 2008. TONGGAK KEBANGKITAN ATAU KEBANGKRUTAN KEPUSTAKAWANAN ?. Diambil dari  http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/ pusta/srumani1.pdf tanggal 30 Desember 2009.
Rully. 2007. DPR Sahkan Undang-Undang Perpustakaan. Diambil dari http://kangbudhi.wordpress.com/2007/10/04/dpr-sahkan-undang-undang-perpustakaan/ tanggal 30 Desember 2009.
Soelistyowati, Lilik. 2008. KEBIJAKAN DAN AGENDA NASIONAL TENTANG PERPUSTAKAAN DIGITAL NASIONAL. Diambil dari http:  //dl2.cs.ui.ac.id/v3/wp-content/uploads/2008/12/icadl_deputi1.ppt tanggal 2 Januari 2010.
Hardiningtyas, Tri. 2008. Meningkatkan Profesionalisme Pustakawan dalam Mendukung Tugas Pokok Fungsi Instansi: antara Harapan dan Kenyataan. Diambil dari  http://perpusUPT%20Perpustakaan%20UNS tanggal 2 Januari 2010.
Venayaksa, Firman. 2008. Komunitas Literasi Desak Pemerintah Perhatikan Literasi Lokal. Diambil dari  http://rumahdunia.net/wmview.php?ArtCat=1 tanggal 2 Januari 2010.
BAPUSDA. 2009. SOSIALISASI UU NO. 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN. Diambil dari http://www.bapusda.com/ tanggal 30 Desember 2009
Yudi, Teguh. 2009. SOSIALISASI UU PERPUSTAKAAN. Diambil dari http:// library-teguh. blogspot. com/ 2009/ 07/ sosialisasi-uu-perpustakaan.html tanggal 30 Desember 2009.

untuk mendownload file di atas dalam bentuk word, silahkan klik link ini

Blog di WordPress.com.