Anitadesifitriana's Blog

15 Februari 2010

UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007

Filed under: perpustakaan — anitadesifitriana @ 1:50 pm
Tags: , ,

….
B. Pembahasan
a. Sekilas mengenai UU No. 43 Tahun 2007
Undang-undang No. 43 Tahun 2007 membahas tentang perpustakaan terdiri dari 15 bab dan 54 pasal. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2007 oleh Presiden RI yaitu Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yaitu Bapak Andi Mattalata.
Secara garis besar UU No. 43 Tahun 2007 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1)Bab I tentang ketentuan umum, terdiri atas pasal 1 berisi 1 ayat, 16 butir, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 masing-masing berisi 1 ayat, 1 butir.
2)Bab II tentang hak, kewajiban dan kewenangan, terdiri atas 3 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 5 terdapat 3 ayat, ayat 1 berisi 4 butir, bagian kedua yaitu pasal 6 terdapat 2 ayat, ayat 1 berisi 6 butir, pasal 7 terdapat 2 ayat, ayat 1 berisi 9 butir, pasal 8 terdapat 1 ayat berisi 6 butir, bagian ketiga yaitu pasal 9, dan pasal 10 masing-masing terdapat 1 ayat berisi 3 butir.
3)Bab III tentang standar nasional perpustakaan, terdiri atas pasal 11 berisi 3 ayat, ayat 1 berisi 6 butir.
4)Bab IV tentang koleksi perpustakaan, terdiri atas pasal 12 terdapat 5 ayat, dan pasal 13 berisi 2 ayat.
5)Bab V tentang layanan perpustakaan, terdiri atas pasal 14 terdapat 7 ayat.
6)Bab VI tentang pembentukan, penyelenggaraan, serta pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, terdiri atas 3 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 15 terdapat 3 ayat, ayat 3 berisi 5 butir, bagian kedua yaitu pasal 16, 1 ayat 8 butir dan pasal 17 berisi 1 ayat 1 butir, bagian ketiga yaitu pasal 18, 1 ayat 1 butir dan pasal 19 berisi 3 ayat.
7)Bab VII tentang jenis-jenis perpustakaan, diatur pada pasal 20 terdiri dari 5 butir, sehingga terdapat 5 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 21 terdapat 3 ayat, ayat 2 berisi 4 butir dan ayat 3 berisi 4 butir, bagian kedua yaitu pasal 22 berisi 5 ayat, bagian ketiga yaitu pasal 23 berisi 6 ayat, bagian keempat yaitu pasal 24 berisi 4 ayat, bagian kelima yaitu pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28 masing-masing terdapat 1 ayat dan 1 butir.
8)Bab VIII tentang tenaga perpustakaan, pendidikan dan organisasi profesi, terdiri atas 3 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 29 terdapat 5 ayat, pasal 30 berisi 1 ayat, pasal 31, dan pasal 32 masing-masing terdiri dari 1 ayat berisi 3 butir, bagian kedua yaitu pasal 33 terdapat 3 ayat, bagian ketiga yaitu pasal 34 berisi 4 ayat, pasal 35 berisi 1 ayat dengan 4 butir, pasal 36, dan pasal 37 masing-masing terdapat 2 ayat.
9)Bab IX tentang sarana dan prasarana, terdapat pada pasal 38 berisi 2 ayat.
10)Bab X tentang pendanaan, terdiri atas pasal 39 berisi 2 ayat, pasal 40 berisi 2 ayat, ayat 2 terdapat 7 butir, dan pasal 41 berisi 1 ayat.
11)Bab XI tentang kerjasama dan peran serta masyarakat, terdiri atas 2 sub bagian, bagian kesatu yaitu pasal 42 terdapat 3 ayat, bagian kedua yaitu pasal 43 terdapat 1 ayat.
12)Bab XII tentang dewan perpustakaan, terdiri atas pasal 44 berisi 6 ayat, ayat 4 berisi 10 butir dan ayat 6 berisi 3 butir, pasal 45 terdapat 2 ayat, pasal 46, dan pasal 47 masing-masing terdiri dari 1 ayat.
13)Bab XIII tentang pembudayaan kegemaran membaca, terdiri atas pasal 48 berisi 4 ayat, pasal 49 dan pasal 50 berisi 1 ayat, dan pasal 51 terdiri dari 7 ayat.
14)Bab XIV tentang ketentuan sanksi, terdiri atas pasal 52 berisi 2 ayat.
15)Bab XV tentang ketentuan penutup, terdiri atas pasal 53 dan pasal 54 masing-masing berisi 1 ayat.
Terlihat bahwa UU Perpustakaan mengatur cukup lengkap berbagai hal yang menyangkut pengembangan perpustakaan, posisi pustakawan dan keterlibatan masyarakat serta tanggungjawab pemerintah dalam proses mencerdaskan kehidupan berbangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hanya memang sangat disayangkan bahwa UU Perpustakaan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya belum ada. Namun  demikian Wiranto (2009) dalam tulisannya menyebutkan bahwa Tim Kerja Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perpustakaan sudah terbentuk dan menyerahkan RPP kepada Mendiknas. Sehingga saat ini RPP menunggu pengesahan dari Presiden Republik  Indonesia untuk dapat segera dibuatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.(http://arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/ UUPerpustakaan_Pustakawan.pdf: 2-3)

b. Tujuan
Tujuan dibentuknya UU Perpustakaan seiring dengan tujuan pemberdayaan perpustakaan itu sendiri, yaitu dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Karena bangsa yang cerdas masyarakatnya bisa berkompetisi di era globalisasi dalam kemandirian. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat & mengurangi kemiskinan dan terwujudnya Pembangunan Nasional. (http://dl2.cs.ui.ac.id/v3/wp-content/uploads/2008/12/icadl_deputi1.ppt)

c. Tanggapan masyarakat
Berikut ini beberapa tanggapan maupun pendapat masyarakat tentang hadirnya Undang-Undang No. 43 Tentang Perpustakaan:
1)   Penyataan Made Mangku Pastika (Gubernur Bali) sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, “perpustakaan harus segera melakukan perubahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan harus selalu berusaha memberikan informasi mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan akurat serta sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pengelola Perpustakaan harus mampu mendayagunakan koleksi bahan pustaka yang dimiliki semaksimal mungkin dan meningkatkan citra layanan perpustakaan untuk bisa mengimbangi keinginan masyarakat memperoleh informasi di perpustakaan.” (http://library-teguh.blogspot. com, 24 Juli 2009)
2)   Menurut Sri Sumarni, dengan disahkannya UU No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, semakin terbuka jalan yang lapang untuk profesi pustakawan. Saatnya pustakawan berpikiran secara visioner, tetapi tetap berpijak di dunia nyata. Tahun 2008 ini sebagai masa peralihan antara generasi tua dan generasi muda di lingkungan pustakawan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah ada harapan yang besar bahwa generasi muda pustakawan akan mampu merubah dunia kepustakawanan di Indonesia. Semoga.( http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/pusta/srumani1.pdf, 2008: 8 )
3)   Menurut Arif Surachman, S.IP., UU Perpustakaan merupakan UU yang memberikan dasar hukum dan harapan perubahan bagi kondisi perpustakaan dan pustakawan di Indonesia. (http://arifs.staff.ugm.ac.id/
mypaper/UUPerpustakaan_Pustakawan.pdf: 1-2). Keberadaan UU Perpustakaan secara langsung dan tidak langsung akan memberikan suatu perkembangan dan perbaikan bagi kondisi perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia. (http://arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/UU-Perpustakaan_Pustakawan.pdf: 5)
4)     Menurut Tri Hardiningtyas, melalui Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 pasal 31-32, pustawakan diberi hak dan kewajiban yang harus ditaati. Mari kita berhenti mengeluh dengan tunjangan yang kecil, koleksi yang sedikit, sarana prasarana kurang memadai, dan sebagainya. Syukuri dan nikmati dulu apa yang ada. Marilah kita tunjukkan prestasi kerja kita terlebih dahulu. Besarnya tunjangan dan tugas-tugas dengan angka kreditnya telah mengalami tahap-tahap penyempurnaan hingga sampai saat ini. Selain itu, aktifkan peran kita di mana pun kapan pun dengan luwes beradaptasi dengan perubahan. (http://perpusUPT%20Perpustakaan%20UNS.htm)
5)     “Terkait dengan Undang Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Undang-undang yang ada saat ini masih terlalu umum, belum mengatur hal-hal teknis seperti pengelolaan perpustakaan, dan hal-hal teknis lainnya. Kita menuntut adanya regulasi teknis dari setiap ayat yang tercantum dalam undang-undang tersebut,” kata Wien Muldian, aktivis literasi yang mewakili Forum Indonesia Membaca. (http://rumahdunia.net/wmview.php?ArtCat=1/Komunitas_Literasi_Desak_Pemerintah_Perhatikan_Literasi_Lokal.htm)
6)     Menurut Mujib, dalam undang-undang tersebut juga diatur hubungan antara perpustakaan nasional dan perpustakaan di seluruh Indonesia. “Sekarang perpustakaan sudah menjadi lembaga yang dikukuhkan ke dalam undang-undang, ” kata Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, H Mujib Rohmat usai pengesahan UU Perpustakaan di Gedung DPR. (http://kangbudhi.wordpress.com/2007/10/04/dpr-sahkan-undang-undang-perpustakaan/)
7)     Menurut BAPUSDA Jawa Barat, lahirnya UU No. 43 tentang Perpustakaan memberikan harapan baru untuk semakin mengoptimalkan fungsi dan peranan perpustakaan bagi kemaslahatan masyarakat Jawa Barat serta mewujudkan kesinergian untuk kepentingan seluruh komponen dan stakeholder perpustakaan. (http://www.bapusda.com/)
……

Daftar Pustaka
Wiranto, FA. 2009. UU Perpustakaan Memasuki Tahun Kedua: Menunggu Terbitnya Peraturan Pemerintah.  Genta Pustaka,  Vol. III Nomor 14, Januari-Juni 2009. Semarang: Unika Soegijapranata.
Republik Indonesia. 2007.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. Diambil dari http://www.files.pnri.go.id/homepage_folders/activities/high-light/ruu_perpustakaan/pdf/UU_43_2007_PERPUSTAKAAN.pdf tanggal 30 Desember 2009.
Tawwaf, Muhammad. 2008.  Lahirnya UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007. Payung Hukum Bagi Perpustakaan, Pustakawan dan Pemustaka. Diambil dari http://www.uinsuska.info/perpustakaan/attachments/025_UU%20PER-PUS%20(Drs.%20Muhammad%20Tawwaf,%20M.Si.pdf tanggal 30 Desember 2009.
Surachman, Arif. 2009. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan. Diambil dari http://arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/ UUPerpustakaan_Pustakawan.pdf tanggal 2 Januari 2010.
Rumani, Sri. 2008. TONGGAK KEBANGKITAN ATAU KEBANGKRUTAN KEPUSTAKAWANAN ?. Diambil dari  http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/ pusta/srumani1.pdf tanggal 30 Desember 2009.
Rully. 2007. DPR Sahkan Undang-Undang Perpustakaan. Diambil dari http://kangbudhi.wordpress.com/2007/10/04/dpr-sahkan-undang-undang-perpustakaan/ tanggal 30 Desember 2009.
Soelistyowati, Lilik. 2008. KEBIJAKAN DAN AGENDA NASIONAL TENTANG PERPUSTAKAAN DIGITAL NASIONAL. Diambil dari http:  //dl2.cs.ui.ac.id/v3/wp-content/uploads/2008/12/icadl_deputi1.ppt tanggal 2 Januari 2010.
Hardiningtyas, Tri. 2008. Meningkatkan Profesionalisme Pustakawan dalam Mendukung Tugas Pokok Fungsi Instansi: antara Harapan dan Kenyataan. Diambil dari  http://perpusUPT%20Perpustakaan%20UNS tanggal 2 Januari 2010.
Venayaksa, Firman. 2008. Komunitas Literasi Desak Pemerintah Perhatikan Literasi Lokal. Diambil dari  http://rumahdunia.net/wmview.php?ArtCat=1 tanggal 2 Januari 2010.
BAPUSDA. 2009. SOSIALISASI UU NO. 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN. Diambil dari http://www.bapusda.com/ tanggal 30 Desember 2009
Yudi, Teguh. 2009. SOSIALISASI UU PERPUSTAKAAN. Diambil dari http:// library-teguh. blogspot. com/ 2009/ 07/ sosialisasi-uu-perpustakaan.html tanggal 30 Desember 2009.

untuk mendownload file di atas dalam bentuk word, silahkan klik link ini

About these ads

1 Komentar »

  1. mksih….

    Komentar oleh anitadesifitriana — 17 April 2011 @ 1:55 am | Balas


Umpan RSS untuk komentar-komentar pada pos ini. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

The Rubric Theme. Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: